PADANG- Satu Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yaitu pembentukan SOTK Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) ditolak lima dari delapan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat untuk dijadikan Peraturan Daerah. Penolakan itu dialasani berbenturan dengan UU nomor 3 tahun 2003, disamping tidak efektif dan efisien.

Sementara dua Ranperda lainnya yaitu tentang ketenagalistrikan dan Ranperda penguatan dan pelestarian budaya Minangkabau menjadi tunggakan bagi DPRD untuk segera dibahas dalam masa sidang berikutnya.

www.padangmedia.com

PADANG- Perkembangan terbaru pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sumatera Barat tentang sumbangan pihak ketiga ditentukan hari ini (Kamis, 11/4). Setelah mempertimbangkan berbagai hal, dengan mengambil referensi dari beberapa daerah lain, judul Ranperda diubah menjadi Partisipasi Pihak ketiga kepada daerah.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar Liswandi usai pembahasan lanjutan bersama mitra kerja dari Pemprov sumbar menjelaskan perubahan nama ini dipandang lebih efektif dan efisien, baik dalam penggunaan kalimat maupun dalam implementasi nantinya.